Proses dan Dampak Jika Presiden Korea Selatan Dimakzulkan

CENTRALNESIA – Pemakzulan seorang Presiden adalah langkah politik besar yang dapat mengubah arah pemerintahan suatu negara. Di Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi ancaman pemakzulan setelah kebijakannya yang kontroversial, termasuk pemberlakuan status darurat militer, menuai kritik tajam dari oposisi dan serikat buruh.

Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi bahkan memperingatkan akan memulai proses pemakzulan jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri. Apa sebenarnya yang terjadi jika Presiden Korea Selatan dimakzulkan? Berikut penjelasan berdasarkan konstitusi Korea Selatan.

Tahapan Proses Pemakzulan

1. Usulan di Parlemen
   Majelis Nasional (parlemen Korea Selatan) memiliki kewenangan untuk mengajukan mosi pemakzulan jika Presiden dianggap melanggar Konstitusi atau hukum dalam melaksanakan tugasnya.
   • Pemakzulan dapat diajukan dengan dukungan mayoritas anggota parlemen.
   • Untuk disahkan, mosi tersebut harus didukung oleh dua pertiga dari total anggota Majelis Nasional.
2. Pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi
   Jika parlemen menyetujui mosi tersebut, proses berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Pengadilan ini berperan menentukan apakah pemakzulan memiliki dasar hukum yang kuat.
   • Minimal enam dari sembilan hakim harus menyetujui pemakzulan agar keputusan berlaku.
   • Selama proses pemeriksaan, Presiden akan ditangguhkan dari tugas dan kewenangannya.
3. Penangguhan Kekuasaan
   Selama Presiden ditangguhkan, Perdana Menteri akan mengambil alih sebagai pemimpin sementara. Saat ini, Perdana Menteri Korea Selatan adalah Han Duck-soo, seorang politisi yang pernah menjabat pada masa pemerintahan sebelumnya.

Jika Pemakzulan Disahkan

Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan, Presiden akan dicopot dari jabatannya secara permanen. Konstitusi Korea Selatan mengatur bahwa dalam 60 hari setelah pemberhentian Presiden, negara harus mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru.

Dampak Pemakzulan

Pemakzulan seorang Presiden dapat membawa dampak signifikan bagi stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan.

• Politik: Proses ini dapat memperburuk polarisasi antara pemerintah dan oposisi. Dalam beberapa kasus, seperti pada masa Presiden Park Geun-hye, pemakzulan memicu protes besar-besaran.
• Ekonomi: Ketidakpastian politik dapat melemahkan kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Preseden Pemakzulan di Korea Selatan

Korea Selatan telah mengalami pemakzulan presiden sebelumnya, termasuk Roh Moo-hyun pada 2004, yang akhirnya dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Park Geun-hye pada 2017, yang diberhentikan secara permanen akibat skandal korupsi besar-besaran.

Situasi yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol akan menjadi ujian baru bagi sistem demokrasi Korea Selatan. Bagaimanapun hasilnya, proses ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan sebuah negara.