Moskow: Jika Negara Barat Memberikan Dukungan kepada Ukraina, Mengapa Korea Utara Dilarang Membantu Rusia?

CENTRALNESIA – Rusia mengajukan pertanyaan mengenai hak sekutunya, Korea Utara (Korut), untuk membantu dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, sementara negara-negara Barat merasa berhak untuk mendukung Kyiv. Pertanyaan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu lalu.

Nebenzia mendapat respon tajam dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea Selatan, dan Ukraina, yang menuduh Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB serta Piagam PBB dengan mengerahkan pasukan dari Korea Utara untuk mendukung operasinya. Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Joonkook Hwang, menyatakan bahwa “dukungan terhadap tindakan agresi yang melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB adalah ilegal,” dan bahwa pengiriman pasukan DPRK ke Rusia merupakan pelanggaran jelas terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB.

Sekitar 10.000 tentara Korea Utara dilaporkan telah berada di Rusia timur dan kemungkinan akan dikerahkan untuk mendukung operasi militer di wilayah Kursk, dekat perbatasan Ukraina, menurut Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin. Sementara itu, Nebenzia menegaskan bahwa kolaborasi militer antara Rusia dan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional, dan Rusia tidak membantah keterlibatan pasukan Korut dalam perang yang dimulai pada Februari 2022.

“Jika semua yang dikatakan tentang kerja sama antara Rusia dan Korea Utara oleh negara-negara Barat benar, mengapa Amerika Serikat dan sekutunya merasa berhak membantu rezim [Presiden Ukraina Volodymyr] Zelensky, sementara sekutu Rusia tidak diperbolehkan melakukan hal yang sama?” kata Nebenzia. Sebagai tanggapan, Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, menyatakan, “Tidak ada negara yang memberikan bantuan kepada Ukraina yang dikenakan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB.”

Pertemuan ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara Rusia dan negara-negara Barat terkait dukungan militer serta keberadaan pasukan asing dalam konflik yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun.