Presiden Korea Selatan Dibebani Tekanan untuk Mundur, Apa Langkah Berikutnya?

CENTRALNESIA – Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Korea Selatan, Han Doong-hoon, mendesak Presiden Yoon Suk Yeol untuk segera menangguhkan tugasnya, mengingat potensi “bahaya besar” yang bisa ditimbulkan jika Yoon tetap berkuasa. Han mengklaim bahwa partainya memiliki “bukti kredibel” yang menunjukkan bahwa Presiden Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi utama berdasarkan tuduhan “anti-negara”.

Pernyataan Han yang disampaikan dalam rapat darurat pada 6 Desember 2024, menunjukkan perubahan drastis dari sikap awalnya, yang semula menentang pemakzulan presiden. Han khawatir tindakan ekstrem, seperti deklarasi darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024, bisa terulang jika Yoon tetap menjabat. Menurutnya, ini akan menempatkan negara dan rakyat Korea Selatan dalam “risiko besar”.

Sementara itu, polisi Korea Selatan tengah menyelidiki Yoon atas dugaan “pemberontakan” terkait pernyataannya yang mengarah pada darurat militer tersebut. Polisi juga telah melarang perjalanan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyu, yang mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawabnya atas pengumuman tersebut. Kim diduga menjadi pihak yang mengusulkan gagasan darurat militer kepada Yoon.

Protes dan Pemakzulan Presiden Yoon

Protes besar-besaran terjadi di Korea Selatan, dengan ribuan warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri Presiden Yoon. Di tengah ketegangan ini, Majelis Nasional Korea Selatan sedang bersiap untuk memutuskan nasib presiden melalui pemungutan suara terkait pemakzulan. Usulan pemakzulan yang diajukan oleh enam partai oposisi harus disetujui oleh dua pertiga anggota parlemen, yang berarti dibutuhkan dukungan dari setidaknya delapan anggota partai yang berkuasa untuk mengesahkan langkah ini.

Jika pemakzulan disetujui, kekuasaan Yoon akan segera ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai penjabat presiden hingga Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan akhir. Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan dicopot, dan pemilihan presiden baru akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari. Namun, jika ditolak, Yoon akan tetap menjabat sebagai presiden.

Penyalahgunaan Darurat Militer dalam Sejarah Korsel

Deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember lalu adalah yang pertama kali dalam 45 tahun terakhir di Korea Selatan. Keputusan ini mengingatkan pada masa lalu negara tersebut, di mana darurat militer sering kali disalahgunakan sebagai alat untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaan. Tindakan ini mengingatkan pada kekuasaan otoriter yang pernah terjadi di bawah Presiden Syngman Rhee, Park Chung-hee, dan Chun Doohwan.

Meskipun darurat militer awalnya dimaksudkan untuk mengatasi krisis atau ancaman eksternal, seperti yang disampaikan oleh Yoon terkait Korea Utara, banyak warga Korea Selatan yang khawatir bahwa ini merupakan langkah untuk menegakkan kekuasaan politik. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang semakin melemah.

Kekuatan Demokrasi Korea Selatan

Di tengah ketegangan politik, banyak pihak yang mengamati situasi ini sebagai ujian besar bagi demokrasi Korea Selatan. Meskipun ada gejolak politik dan protes, banyak yang percaya bahwa sistem demokrasi negara ini tetap kokoh. Keputusan yang diambil oleh Majelis Nasional dan respons warga yang turun ke jalan menunjukkan bahwa demokrasi di Korea Selatan cukup tangguh, meskipun tengah menghadapi krisis politik yang serius.

Tanggapan dari Korea Utara

Meskipun Yoon menyebut ancaman dari Korea Utara sebagai alasan untuk deklarasi darurat militer, Korea Utara sejauh ini belum memberikan respons resmi terhadap situasi politik yang terjadi di Korea Selatan. Banyak ahli berpendapat bahwa krisis politik domestik ini tidak akan memberi dampak signifikan pada hubungan antar kedua negara. Beberapa bahkan mencatat bahwa situasi ini lebih merupakan masalah internal Korea Selatan, dan Korea Utara tidak terlihat memanfaatkan ketegangan ini untuk memperburuk hubungan.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Kini, perhatian dunia tertuju pada apakah Presiden Yoon akan menghadapi pemakzulan atau mampu mempertahankan posisinya. Di tengah protes dan ketidakpastian politik, keputusan yang diambil oleh Yoon akan menentukan arah masa depan negara ini. Apakah Yoon akan mundur atau tetap bertahan akan sangat bergantung pada bagaimana perkembangan situasi politik ini, baik di dalam parlemen maupun di jalanan.