Mantan Menhan Korea Selatan Ditangkap Terkait Keputusan Darurat Militer

CENTRALNESIA – Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, ditangkap pada Minggu (7/12/2024) terkait perannya dalam pengumuman darurat militer yang kontroversial, menurut laporan media setempat. Kim sebelumnya mengajukan pengunduran diri pada Selasa (3/12/2024), beberapa saat setelah darurat militer dicabut. Keputusan darurat militer tersebut hanya berlangsung enam jam, dan dicabut oleh Presiden Yoon Suk Yeol setelah mayoritas anggota parlemen menolaknya.

Setelah kejadian tersebut, Kim dikenai larangan bepergian, dan pihak kepolisian memulai penyelidikan terhadap Yoon serta sejumlah individu lainnya terkait dugaan pemberontakan.

Kantor kejaksaan belum memberikan pernyataan resmi mengenai penangkapan Kim, tetapi media lokal, termasuk kantor berita Yonhap, melaporkan penahanan tersebut pada pagi hari Minggu. Sementara itu, pada malam Sabtu (7/12/2024), Presiden Yoon selamat dari mosi pemakzulan yang diajukan oleh partai-partai oposisi, meskipun protes besar-besaran berlangsung di luar gedung parlemen. Mosi pemakzulan tersebut memerlukan dukungan 200 suara dari 300 anggota parlemen, namun gagal karena hampir seluruh anggota dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mendukung Yoon melakukan pemboikotan.

PPP menyatakan bahwa pemblokiran pemakzulan bertujuan untuk menghindari ketegangan dan kekacauan lebih lanjut. Pemimpin PPP, Han Dong-hoon, mengungkapkan bahwa mereka telah mendapatkan jaminan dari Yoon untuk mundur dari jabatannya, yang akan memungkinkan perdana menteri serta partai untuk mengambil alih urusan pemerintahan. Meskipun mosi pemakzulan gagal, keputusan ini mengecewakan demonstran yang diperkirakan berjumlah 150.000 menurut polisi, meskipun penyelenggara aksi protes mengklaim jumlahnya mencapai 1 juta orang.