Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Jadwalkan Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

CENTRALNESIA – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan memulai sidang perdana terkait tinjauan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 27 Desember 2024. Langkah ini diambil setelah parlemen menyetujui mosi pemakzulan atas Yoon pada Sabtu (14/12), menyusul deklarasi darurat militer singkat yang dilakukan pada malam 3 Desember.

Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari sembilan hakim, memerlukan setidaknya enam suara mayoritas untuk menyetujui mosi pemakzulan agar Yoon secara resmi dicopot dari jabatannya. Pengadilan memiliki batas waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak mosi tersebut. Jika pemakzulan ditolak, Yoon akan kembali memegang kekuasaan sebagai presiden.

Sidang yang dijadwalkan berlangsung secara terbuka mewajibkan kehadiran Yoon secara langsung.

Tuduhan terhadap Presiden Yoon

Selain mosi pemakzulan, Yoon Suk Yeol juga menghadapi berbagai tuduhan serius, termasuk:

1. Pengkhianatan
2. Pemberontakan
3. Penyalahgunaan kekuasaan

Tim investigasi gabungan, yang terdiri dari polisi, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dan unit investigasi dari Kementerian Pertahanan, telah memanggil Yoon untuk diperiksa pada Rabu mendatang. Namun, Yoon sebelumnya menolak hadir dalam pemeriksaan jaksa pada Minggu (15/12).

Tim investigasi juga melayangkan panggilan baru, namun dokumen panggilan belum diterima secara resmi oleh pihak Yoon.

Penjabat Presiden Sementara

Saat ini, pemerintahan sementara dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo. Posisi ini diambil alih sementara menunggu hasil akhir proses pemakzulan.

Dampak Politik

Pemakzulan ini menciptakan ketegangan besar dalam politik Korea Selatan. Ketua Partai Kekuasaan Rakyat (People Power Party), Han Dong-hoon, mengundurkan diri pada hari yang sama dengan pemakzulan Yoon. Dalam pernyataannya, Han meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan atas apa yang disebut oleh oposisi Partai Demokrat sebagai “kudeta diri sendiri” yang dilakukan oleh Presiden Yoon.

Apa Selanjutnya?

Sidang Mahkamah Konstitusi pada 27 Desember akan menjadi langkah awal menentukan nasib politik Presiden Yoon. Keputusan akhir Mahkamah Konstitusi akan berdampak besar pada stabilitas politik dan masa depan pemerintahan Korea Selatan.