CentralGlobal

Trump: Hanya Dua Jenis Kelamin akan Diakui secara Resmi di AS

CENTRALNESIA – Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu (22/12) mengumumkan bahwa kebijakannya sebagai presiden akan secara resmi mengakui hanya dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi Turning Point Action di Arizona dan disambut dengan tepuk tangan meriah oleh peserta acara.

Pernyataan Trump tentang Kebijakan Jenis Kelamin

Trump menyampaikan dengan tegas:

“Di bawah pemerintahan Trump, hal itu akan menjadi kebijakan resmi Pemerintah AS bahwa hanya ada dua jenis kelamin – pria dan wanita. Tidak terdengar terlalu rumit, bukan?”

Rencana Kebijakan yang Kontroversial

Menurut laporan dari surat kabar Times, Trump juga berencana:

Melarang Personel Militer Transgender:
Trump disebut akan mengeluarkan perintah yang dapat menyebabkan pemecatan semua anggota militer transgender, yang diperkirakan berdampak pada sekitar 15.000 personel militer.
Larangan Operasi Transisi Gender untuk Anak-anak:
Trump mendukung kebijakan keras terhadap dokter yang melakukan operasi transisi gender kepada anak-anak.
- Pengusaha AS, Elon Musk, yang direncanakan menjadi Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), bahkan menyerukan hukuman penjara seumur hidup bagi dokter yang melakukan prosedur ini.

Sikap Publik AS terhadap Hak Transgender

Sebuah studi yang dilakukan oleh Associated Press (AP) pada November menunjukkan bahwa:

50% warga AS merasa bahwa dukungan terhadap hak transgender di negara tersebut telah terlampau jauh.
Persentase ini mencerminkan polarisasi opini publik terkait isu hak transgender, yang semakin menjadi topik panas di ranah politik AS.

Implikasi dan Tanggapan

Pendukung Trump: Langkah ini dianggap sebagai langkah tegas untuk “mempertahankan nilai-nilai tradisional”.
Kritik: Para aktivis hak asasi manusia dan komunitas LGBTQ+ menilai kebijakan ini sebagai regresi dan ancaman terhadap hak-hak individu, terutama bagi kelompok transgender.

Kesimpulan

Kebijakan Trump yang hanya mengakui dua jenis kelamin dan melarang personel militer transgender mempertegas posisinya terhadap isu gender di AS. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, langkah ini diprediksi akan menghadapi tantangan hukum dan protes dari kelompok pendukung hak transgender dan organisasi hak asasi manusia.