CentralHotNews

Kasus Pemerasan Warga Malaysia oleh Oknum Polisi di DWP: Kompolnas Desak Tindakan Tegas

CENTRALNESIA – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Muhammad Choirul Anam, mendesak Polri untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap seorang warga Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung pada 13-15 Desember 2024.

Tanggapan dan Langkah Kompolnas

Apresiasi Langkah Propam:
Kompolnas mengapresiasi langkah Divisi Propam Polri yang telah mengamankan 18 oknum polisi yang diduga terlibat.
Permintaan Transparansi:
Choirul Anam menekankan pentingnya penjelasan yang transparan untuk menghindari simpang siur informasi di masyarakat. “Selain sanksi tegas, harus ada penjelasan apa yang sebenarnya terjadi secara transparan,” katanya.
Dampak Kasus:
Anam mengingatkan bahwa kasus ini dapat berdampak buruk pada:
- Hubungan bilateral Malaysia-Indonesia.
- Reputasi sektor pariwisata dan citra Indonesia.

Langkah Polri dalam Kasus Ini

Pemeriksaan 18 Oknum Polisi:
Menurut Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, 18 personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Komitmen Polri:
Polri menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota mereka, termasuk dalam kasus ini.

Harapan Kompolnas

Kompolnas mendesak Polri untuk:

Memberikan sanksi tegas kepada pelaku sebagai bentuk penegakan hukum dan etika.
Melakukan penjelasan publik secara terbuka tentang kasus tersebut.
Menjamin proses hukum berjalan secara profesional untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Kami tunggu langkah-langkah tegas dalam penegakan etik dan hukum terhadap peristiwa ini,” ujar Anam.

Kesimpulan

Kasus pemerasan ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri dalam menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan profesionalisme. Transparansi dan tindakan tegas diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif pada hubungan bilateral dan sektor pariwisata.