DPR Desak Polisi Tindak Tegas Artis yang Promosikan Judi Online

CENTRALNESIA – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbeleka, menegaskan perlunya penegakan hukum yang adil terhadap para figur publik yang diduga terlibat dalam promosi judi online. Ia menyoroti kasus penangkapan TikToker Gunawan Sadbor, yang terancam hukuman 10 tahun penjara karena keterlibatannya dalam promosi perjudian daring. Martin menilai penegakan hukum dalam kasus ini tampak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, terutama ketika menyangkut figur publik atau selebritas terkenal.

Dalam keterangannya, Martin menggarisbawahi bahwa penegak hukum harus transparan dan konsisten dalam menangani kasus-kasus promosi judi online, tanpa memandang status sosial. “Banyak artis dan influencer yang juga telah diperiksa, tetapi kasus mereka masih belum tuntas. Publik figur seperti mereka memiliki pengaruh besar yang sering kali menjerumuskan masyarakat, terutama kaum muda, ke dalam perjudian daring,” ujar Martin. Beberapa nama terkenal seperti Cupi Cupita, Wulan Guritno, dan Yuki Kato telah diperiksa oleh pihak kepolisian dalam penyelidikan terkait promosi judi daring.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa nilai transaksi judi daring mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal pertama 2024, naik drastis dari tahun sebelumnya. Tren ini berdampak buruk pada masyarakat, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia meningkat, mencapai 9,36 persen pada Maret 2023 atau sekitar 25,9 juta penduduk. Martin memperingatkan bahwa promosi perjudian daring oleh figur publik menambah risiko bagi masyarakat yang sudah rentan, terutama ketika judi dipersepsikan sebagai sesuatu yang “legal” hanya karena dipromosikan oleh selebritas.

Martin mendesak pemerintah dan aparat hukum untuk tidak hanya sekadar menindak, tetapi juga bekerja sama dalam upaya memberantas praktik perjudian daring ini. Ia menekankan bahwa tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk selebritas, sangat penting agar tidak ada eksploitasi terhadap masyarakat yang akhirnya menimbulkan dampak ekonomi negatif bagi bangsa.

“Pemberantasan judi online harus dilakukan maksimal dan tidak boleh pandang bulu. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua,” tambahnya.