Mensos Pastikan Penundaan Bansos untuk Hindari Kepentingan Politik

CENTRALNESIA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan penundaan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sebagai langkah pencegahan agar bantuan tidak dimanfaatkan sebagai alat politik. Langkah ini, katanya, sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan bertujuan menjaga netralitas bantuan sosial selama pilkada.

“Bansos harus dipastikan tidak menjadi alat politik dalam pilkada,” jelas Gus Ipul saat mengunjungi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Desa Sekarwangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Penundaan ini mencakup berbagai bentuk bansos, mulai dari bantuan pangan, pendidikan, hingga bantuan untuk lansia. Pelaksanaan distribusi bansos ini akan kembali dilanjutkan setelah Pilkada Serentak 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 November. Gus Ipul juga menyatakan bahwa koordinasi penundaan bansos akan dilakukan dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut. “Penyaluran tinggal disampaikan ke Himbara untuk ditunda,” tambahnya.

Jadwal penyaluran bansos yang telah tertunda ini akan menunggu arahan selanjutnya dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, dapat menyesuaikan jadwal distribusi bansos setelah Pilkada selesai.