CENTRALNESIA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiapkan 17 perahu, terdiri dari 10 perahu plastik Polyethylene (PE) dan 7 perahu karet, untuk mengantisipasi potensi banjir di jalur menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat, terutama di lokasi yang rawan banjir.
Langkah Antisipasi BPBD
- Penyediaan Perahu di Area Rawan Banjir
- 10 Perahu PE ditempatkan di wilayah seperti Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Sukabumi Selatan, Kamal, Tegal Alur, Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke, Kedoya Selatan, dan Kedoya Utara.
- 7 Perahu Karet Tambahan disiagakan di Rawa Buaya, Kembangan Selatan, Kedaung Kali Angke, Tegal Alur, dan Duri Kosambi.
- Koordinasi dengan KPU
- BPBD telah berkoordinasi dengan KPU Jakarta Barat untuk memastikan keamanan jalur menuju TPS.
- Sebanyak 74 TPS rawan banjir yang sebelumnya digunakan, kini telah dipindahkan ke lokasi aman. Namun, akses warga menuju TPS tetap menjadi fokus perhatian, mengingat potensi genangan air yang bisa menghambat.
- Pendirian Posko Siaga
- 56 posko siaga telah didirikan di setiap kelurahan di Jakarta Barat, berdampingan dengan posko KPU, untuk memberikan respons cepat jika banjir terjadi.
KPU Pindahkan TPS Rawan Banjir
Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti, mengonfirmasi bahwa 74 TPS rawan banjir tidak lagi digunakan dalam Pemilu 2024. TPS yang dipindahkan utamanya berada di wilayah Kecamatan Cengkareng, Kebon Jeruk, Palmerah, dan Kembangan. Dari total 7.169 TPS di Jakarta Barat, sekitar 3.452 akan digunakan untuk Pilkada 2024.
Endang menjelaskan bahwa meskipun TPS-TPS ini telah dipindahkan ke lokasi yang aman, antisipasi tetap diperlukan untuk memastikan kelancaran akses menuju TPS, terutama di wilayah dengan risiko genangan air.
Harapan dan Persiapan
Koordinator Wilayah BPBD Jakarta Barat, Vitus Dwi Indarto, menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan pemilu berlangsung tanpa hambatan. “Amankan jalur ke TPS menjadi perhatian utama kami,” ujarnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap akses menuju TPS tetap aman, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan lancar meskipun menghadapi potensi banjir.
More Stories
Mengingat Kembali Kasus Norma Risma, Ketika Seorang Ibu Terlibat Perselingkuhan dengan Suami Anaknya
Banjir Rendam Ratusan Rumah di Desa Karangligar, Karawang
Kontras Mengecam Penembakan Warga di Semarang dan Bangka Belitung, Menyebut Polisi Telah Melakukan Pembunuhan Luar Hukum