Pemerintah Dorong Pelayanan Publik Inklusif untuk Seluruh Masyarakat

CENTRALNESIA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong upaya peningkatan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

“Marilah kita mulai membuka akses dan memperbaiki infrastruktur agar semua masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk menerima layanan terbaik dari pemerintah,” kata Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam acara Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua di Jakarta pada Minggu (15/12).

Inklusivitas Sebagai Keharusan

Dalam sambutannya, Menteri PANRB menegaskan bahwa inklusivitas dalam pelayanan publik bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan yang harus diwujudkan. Pemerintah berkomitmen memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap layanan publik.

“Pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil,” ujar Rini.

Dia meyakini bahwa kampanye yang diusung ini menjadi langkah awal menuju transformasi pelayanan publik yang inklusif sekaligus responsif. Rini juga mengajak semua instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat untuk menjadi pionir dalam mewujudkan inklusivitas di lingkungan kerja mereka.

Mendorong Perubahan Menuju Keadilan Sosial

Rini menekankan pentingnya menjadikan momentum kampanye ini sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. “Mari kita jadikan momentum ini menjadi penggerak perubahan bagi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” tuturnya.

Upaya ini juga diharapkan dapat menggugah kesadaran instansi pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Instansi yang sudah menerapkan pelayanan inklusif akan dijadikan contoh untuk diikuti oleh instansi lain.

“Kami berharap semua instansi pemerintah nantinya memberikan akses setara dalam layanan publik, baik kepada masyarakat umum maupun kelompok rentan seperti kaum disabilitas, perempuan, anak, atau lansia,” tambahnya.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, serta berbagai organisasi disabilitas yang turut mengampanyekan pentingnya inklusivitas dalam pelayanan publik. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi pelayanan publik yang inklusif diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pemerintah, tetapi juga menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua.