DPP PDI Perjuangan Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Sebagai Kader Partai

CENTRALNESIA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution sebagai kader partai. Keputusan ini mulai berlaku sejak Sabtu, 14 Desember 2024, dan diumumkan secara resmi oleh Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, dalam siaran video yang disiarkan pada Senin (16/12).

Alasan dan Detail Pemecatan

Dalam pengumuman tersebut, Komarudin menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Namun, alasan spesifik terkait pemecatan belum dijelaskan. Ketiga tokoh ini juga dilarang mengatasnamakan partai dalam aktivitas apa pun dan tak lagi memiliki hubungan resmi dengan PDI Perjuangan.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” tegas Komarudin saat membacakan isi surat.

Keputusan ini diteken langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, serta mencakup pula 27 anggota lain yang turut dipecat.

Sejarah Keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobby

• Joko Widodo bergabung dengan PDI Perjuangan pada tahun 2014 saat pencalonannya sebagai Presiden RI.
• Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, bergabung pada tahun 2019 untuk maju sebagai Wali Kota Solo.
• Bobby Nasution, menantu Jokowi, resmi menjadi kader partai pada tahun 2020 sebelum mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan.

Pemecatan ini menandai berakhirnya hubungan resmi keluarga Jokowi dengan PDIP, partai yang selama ini menjadi kendaraan politik utama mereka.

Implikasi Politik

Pemecatan ini dipandang signifikan mengingat posisi strategis ketiga tokoh tersebut. Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI, sementara Gibran baru dilantik sebagai Wakil Presiden RI, dan Bobby memiliki pengaruh sebagai Wali Kota Medan.

Langkah ini memunculkan berbagai spekulasi tentang dinamika internal di tubuh PDIP, termasuk potensi konflik antara keluarga Jokowi dan partai yang selama ini mendukungnya.

PDIP berencana mempertanggungjawabkan keputusan ini dalam kongres partai mendatang, serta membuka kemungkinan meninjau ulang surat pemecatan apabila ditemukan kekeliruan.

Keputusan ini berpotensi mengubah peta politik nasional, terutama menjelang agenda politik besar di masa depan.