January 19, 2025

Centralnesia

Pusat Berita, Pusat Informasi

Projo Siap Jadi Partai Politik dan Kendaraan Baru Jokowi Pasca Pemecatan dari PDIP

Projo Siap Jadi Partai Politik dan Kendaraan Baru Jokowi Pasca Pemecatan dari PDIP

CENTRALNESIA – Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyatakan bahwa organisasi masyarakat tersebut siap untuk bertransformasi menjadi partai politik jika diperintahkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” ujar Handoko, Rabu (18/12), kepada Antara.

Kesiapan Projo

Handoko menegaskan bahwa Projo akan selalu membuka pintunya untuk Jokowi maupun siapa saja yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun, hingga saat ini, ia mengaku belum ada pembicaraan serius antara Projo dan Jokowi mengenai langkah itu.

“Belum ada pembicaraan dengan Pak Jokowi. Nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” tambah Handoko.

Latar Belakang Pemecatan Jokowi dari PDIP

Pernyataan ini muncul setelah Jokowi resmi dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP) pada Sabtu (14/12). Selain Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Afif Nasution juga dipecat dari partai tersebut.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengumumkan pemecatan tersebut dalam siaran resmi PDIP. Ia menyatakan bahwa keputusan ini merupakan sanksi kepada ketiganya dan 27 anggota lainnya.

Dalam surat pemecatan bernomor 1649, 1650, dan 1651, PDIP menegaskan bahwa Jokowi, Gibran, dan Bobby dilarang melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” jelas Komarudin.

Masa Depan Politik Jokowi

Pemecatan Jokowi dari PDIP membuka spekulasi baru mengenai langkah politiknya ke depan. Dengan kesiapan Projo untuk menjadi kendaraan politik, organisasi tersebut dapat menjadi basis baru bagi Jokowi dalam meneruskan visi dan agenda politiknya.

Adapun, surat keputusan pemecatan Jokowi ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Jokowi sendiri telah menjadi kader PDIP sejak 2014, disusul Gibran pada 2019 dan Bobby pada 2020.

Perkembangan ini menjadi sorotan utama dalam dinamika politik nasional, terutama menjelang tahun politik yang semakin dekat.