Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka: Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemilu

CENTRALNESIA – Penetapan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto memunculkan keprihatinan mendalam atas praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi di Indonesia.

Kasus dan Dugaan Korupsi
Hasto diduga terlibat dalam kasus suap untuk memengaruhi hasil Pemilu 2019 dengan menggantikan Riezka Aprilia—calon terpilih DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan—dengan Harun Masiku, yang memperoleh suara lebih rendah. Suap tersebut diduga melibatkan anggota KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio F., dengan total nilai sebesar 57.350 dolar Singapura.

Wahyu Setiawan telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada 2021, meski hanya menjalani hukuman 3 tahun 9 bulan setelah menerima pembebasan bersyarat pada Oktober 2023.

Kritik dan Tuntutan Reformasi
Pengamat kebijakan publik Vishnu Juwono dari Universitas Indonesia menyoroti kasus ini sebagai cerminan masalah mendasar dalam sistem pemilu dan partai politik di Indonesia. Beberapa poin utama yang disoroti:

1. Kelemahan Penegakan Hukum
   • Pemangkasan hukuman bagi pelaku korupsi menunjukkan lemahnya efek jera.
   • Perlu penguatan penegakan hukum agar lebih tegas dan tidak kompromis.
2. Masalah Struktural di KPU dan Bawaslu
   • Keterlibatan oknum di lembaga yang seharusnya netral menurunkan kepercayaan publik.
   • Vishnu mendorong rekrutmen pimpinan KPU dan Bawaslu dengan memastikan hanya figur-figur yang independen, berintegritas, dan bebas dari pengaruh partai politik yang dapat menjabat.
3. Tata Kelola Internal Partai Politik
   • Partai politik dinilai kurang pengawasan internal dan cenderung mengutamakan loyalitas dibanding kompetensi.
   • Reformasi internal diperlukan untuk memastikan kader partai yang menduduki posisi strategis bebas dari rekam jejak korupsi.
4. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg)
   • Proses seleksi caleg harus berbasis kompetensi, rekam jejak yang bersih, dan dukungan konstituen yang kuat.
   • Partai politik harus menghindari memberikan kesempatan kepada figur bermasalah seperti Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Momentum Perbaikan Demokrasi
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk memperbaiki tata kelola pemilu dan partai politik di Indonesia.

“Kita harus bergerak menuju sistem demokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa penguatan integritas pemilu harus menjadi prioritas untuk membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia,” tutup Vishnu.