Presiden Prabowo Setujui Penyaluran Bantuan Beras Selama Enam Bulan pada 2025

CENTRALNESIA – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui program bantuan beras sebanyak 10 kilogram yang akan disalurkan kepada penerima manfaat selama enam bulan pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah memberikan persetujuan untuk penyaluran bantuan pangan beras selama enam bulan pada 2025. Dimulai Januari dan Februari, sementara empat bulan berikutnya akan disesuaikan jadwalnya,” ungkap Arief di Jakarta, Rabu (1/12/2025).

Keputusan ini, lanjut Arief, diambil dalam Rapat Terbatas yang berlangsung pada Senin, 30 Desember 2024. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir pangan.

Dalam rapat tersebut, usulan penambahan alokasi bantuan beras menjadi enam bulan diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. “Pemerintah bersama Bulog siap menyalurkan total enam bulan alokasi, dengan jumlah beras mencapai 960 ribu ton untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) pada 2025,” tambah Arief.

Program ini dirancang sebagai langkah ekonomi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas sektor pangan. Fokus penerima bantuan akan diarahkan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala keluarga miskin dan lansia tunggal.

Data penerima bantuan tahun 2025 akan menggunakan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan data tersebut, penerima terdiri dari 15,6 juta orang dalam kelompok desil 1 dan 2, serta 400 ribu perempuan kepala keluarga miskin dan lansia tunggal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah, dengan salah satu alokasi anggaran sebesar Rp 38,6 triliun digunakan untuk program stimulus, termasuk bantuan beras bagi 16 juta penerima manfaat.

Awalnya, bantuan beras ini hanya direncanakan untuk dua bulan pada 2025, yakni Januari dan Februari. Namun, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pada 19 November 2024, Kepala Bapanas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 31 triliun untuk memperpanjang durasi program menjadi enam bulan.