CENTRALNESIA – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji tahun 2025.
“Setiap tahun, Panja (Panitia Kerja) Haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jemaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal,” kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Komitmen Penurunan Ongkos Haji
Saleh mengingatkan bahwa ongkos haji tahun 2025 yang akan ditetapkan harus lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto.
Meskipun ongkos haji lebih murah, Saleh menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tetap diperlukan karena pelaksanaan haji sebelumnya masih di bawah standar jika dibandingkan dengan negara lain.
Tantangan Penurunan Ongkos dan Peningkatan Pelayanan
“Ini pasti tidak mudah, dan bisa menjadi batu ujian buat Menteri Agama dan jajarannya. Harus hati-hati. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” ujarnya.
Keterbatasan Dana BPKH
Selain itu, Saleh mengungkapkan bahwa keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) juga menjadi tantangan. Dalam rapat di DPR, BPKH menyampaikan bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah Rp11,5 triliun, atau kurang Rp1 triliun dari yang diminta DPR.
Aspek Kompleks Ongkos Haji
Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena melibatkan banyak aspek lain, termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya dan kebutuhan teknis di Arab Saudi, administrasi sebelum keberangkatan, serta unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga.
Dengan semua tantangan ini, pembahasan ongkos haji tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya meringankan beban jemaah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.
More Stories
PM Jepang Shigeru Ishiba Bawa Pulang 5 Banner Sambutan dari Kota Bogor
Emir Moeis Desak Presiden Prabowo Subianto Perkuat Tata Kelola Negara dan Reformasi Hukum
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dorong Pembangunan Ekonomi Daerah