CENTRALNESIA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali telah memutuskan untuk merahasiakan identitas tujuh panelis yang akan menyusun pertanyaan dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 hingga satu hari sebelum acara berlangsung. Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi panelis dari potensi intervensi dan agar mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa tekanan eksternal.
Menurut John, kebijakan tersebut dibuat berdasarkan pengalaman di debat-debat lain di tingkat provinsi, di mana panelis mengalami gangguan ketika identitas mereka diketahui publik. Permintaan dari para panelis untuk menjaga kerahasiaan identitasnya juga bertujuan agar proses penyusunan pertanyaan berjalan lancar.
Debat pertama Pilkada Bali ini akan digelar pada Rabu, 30 Oktober 2024, di Prime Plaza Sanur, mulai pukul 19.00 hingga 21.00 Wita dan disiarkan langsung di TVRI. Tema utama debat adalah “Memformat Bali Menuju Pariwisata Berkelanjutan,” dengan lima subtema yang meliputi hukum dan keamanan, lingkungan dan tata ruang, ketahanan budaya, infrastruktur dan transportasi, serta ekonomi pariwisata.
Rangkaian debat akan terbagi dalam enam segmen. Pada segmen pertama, para pasangan calon akan memaparkan visi misi mereka dengan dukungan tampilan visual. Pada segmen berikutnya, panelis akan mengajukan pertanyaan secara bergantian kepada pasangan calon, serta menguji pasangan calon wakil gubernur pada segmen ketiga dan keempat. Segmen kelima akan menjadi ajang debat langsung antar-paslon, sementara segmen terakhir ditutup dengan kalimat penutup dari masing-masing calon.
KPU Bali akan membatasi akses ke lokasi debat dengan hanya memberikan 50 undangan bagi pendukung setiap pasangan calon. Selain itu, 50 orang lainnya yang diundang akan berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, penyandang disabilitas, dan pegiat pemilu. Langkah ini diharapkan akan membantu menjaga ketertiban dan fokus dalam acara debat tersebut.
More Stories
Wamendagri Tekankan Pentingnya Peran Irigasi untuk Swasembada Pangan
Wamendagri Bima Arya: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kunci Kemajuan Maluku Utara
Ketua Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Proaktif Jaga Keamanan Libur Natal dan Tahun Baru