Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

CENTRALNESIA — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyelaraskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar berjalan lancar dan efektif.

Bahtiyar mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan bahwa program MBG kini dikelola secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Anggaran pelaksanaan MBG akan sepenuhnya bersumber dari APBN, sementara pemerintah daerah hanya bertugas melakukan pendataan.

Perubahan Alokasi Dana APBD Kota Surabaya

Pemkot Surabaya sebelumnya telah mengalokasikan Rp1,1 triliun dari APBD untuk mendukung program MBG. Namun, dengan adanya keputusan sentralisasi anggaran oleh pemerintah pusat, Bahtiyar menyarankan agar dana tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, khususnya pembangunan dan peningkatan fasilitas sekolah.

“Karena pemkot sudah terlanjur menggeser pos anggaran untuk MBG, sebaiknya dana itu digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah sesuai arahan Presiden, termasuk memperbaiki toilet agar tetap bersih dan nyaman,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur kota seperti sarana publik, jalan, dan upaya penanggulangan banjir di Surabaya.

Pelibatan UMKM dalam MBG

Rencana awal Pemkot Surabaya mencakup pelibatan UMKM setempat sebagai mitra penyedia makanan untuk program MBG, yang bertujuan mendorong perputaran ekonomi lokal. Hingga kini terdapat dua vendor di Rungkut dan Wonocolo, yang melayani makanan untuk sekitar 6.000 siswa di 10 sekolah.

Namun, Bahtiyar menyebut BGN masih melakukan verifikasi untuk menambah jumlah vendor menjadi 10 mitra, dengan target penerima manfaat sebanyak 30.000 siswa.

Dukungan DPRD Surabaya

Bahtiyar memastikan DPRD Kota Surabaya akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Kami akan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya jelas, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sebagai wakil rakyat,” ujarnya.