Menko Polkam: Kenaikan UMP Perlu Dihitung Secara Tepat

CENTRALNESIA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengingatkan para kepala daerah untuk mempertimbangkan dengan cermat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) demi kesejahteraan masyarakat.

“Keputusan ini harus diambil dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam kebijakan populis,” ujar Budi Gunawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis.

Budi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan nilai UMP, salah satunya adalah dampak yang bisa timbul jika UMP terlalu tinggi.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kenaikan UMP yang tidak seimbang dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja, yang kemudian membuat masyarakat beralih ke sektor informal.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan bisa memanfaatkan keadaan ini dengan membuka lowongan pekerjaan namun dengan upah yang lebih rendah dari UMP.

“Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang ada,” jelasnya.

Oleh karena itu, Budi berharap agar kepala daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan instansi terkait, dalam menentukan kebijakan kenaikan UMP yang sesuai.

Selain itu, Budi juga meminta para kepala daerah untuk berperan dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif selama berlangsungnya Pilkada 2024.