Bima Arya Tegaskan Desk Pilkada Efektif Mengurangi Pelanggaran Aturan Pemilu

CENTRALNESIA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa keberadaan Desk Pilkada telah membantu mengurangi aktivitas yang berpotensi melanggar aturan dalam Pilkada 2024.

“Kami menerima banyak pengaduan dari masyarakat melalui hotline di Kemendagri. Hingga kemarin, total laporan yang masuk lebih dari 300,” ujar Bima dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Bima menjelaskan, sebagian besar laporan yang diterima terkait dengan pelanggaran ketertiban, permasalahan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta isu netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, peningkatan jumlah laporan ini terjadi karena Kemendagri dan Komisi II DPR RI secara rutin mengadakan rapat kerja dan secara aktif menyampaikan pentingnya menjaga prinsip netralitas dalam Pilkada.

“Namun, tantangan bagi kami adalah memastikan seluruh laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik,” tambahnya.

Berdasarkan data Desk Pilkada periode 1-18 November 2024, aduan terkait pelanggaran ketertiban menjadi yang paling dominan, mencapai 42 persen dari total 318 laporan atau sekitar 133 aduan.

Di urutan berikutnya, aduan terkait Bawaslu menempati posisi kedua dengan 21 persen atau 66 laporan, sedangkan isu pelanggaran netralitas ASN menyumbang 17 persen atau sebanyak 54 laporan.