Ketua DPR Mengimbau Masyarakat untuk Melaporkan ASN yang Tidak Netral dalam Pilkada

CENTRALNESIA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi ketidaknetralan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari pencoblosan Pilkada 2024, yang akan berlangsung Rabu (27/11).

“Masyarakat bisa melaporkan jika melihat dugaan pelanggaran. Rekam dan dokumentasikan sebagai bukti. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kualitas demokrasi dalam pesta ini,” ujar Puan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Puan menegaskan, laporan masyarakat tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum jika terbukti ada unsur pidana.

Ia juga menyampaikan bahwa Pilkada 2024 menjadi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah sesuai dengan keinginan mereka. Hak demokrasi masyarakat, kata Puan, harus dijaga dari intervensi oknum pemerintah yang mungkin mendukung salah satu pasangan calon secara tidak etis.

Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tercatat ada 403 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan 183 kasus di antaranya terbukti melanggar.

Oleh karena itu, Puan mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN.

“Kebebasan rakyat untuk memilih harus dijamin, karena kemenangan demokrasi sejatinya adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya,” tegasnya.

Selain itu, Puan juga mengingatkan pentingnya etika politik bagi seluruh elite yang terlibat dalam Pilkada. Ia menekankan agar pasangan calon dan partai politik pengusung menjaga kehormatan demokrasi dengan menerapkan politik beretika.

“Pasangan calon dan partai harus mampu menjaga wibawa mereka dengan mengedepankan etika politik,” pungkas Puan.