Analis: AS Sulit Hentikan Ekspor Senjata ke Israel

CENTRALNESIA – Max Blumenthal, pemimpin redaksi The Grayzone, berpendapat bahwa sangat sulit bagi partai-partai utama di Amerika Serikat, yaitu Demokrat dan Republik, untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel karena kuatnya lobi yang dilakukan oleh Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC). Menurut Blumenthal, AIPAC memainkan peran yang sangat besar dalam mempengaruhi politik AS, dengan memberikan insentif finansial kepada para politisi yang mendukung Israel, salah satunya dengan menawarkan perjalanan gratis ke Israel untuk anggota parlemen baru.

Blumenthal mengungkapkan bahwa banyak politisi yang kurang memahami isu Palestina dan cenderung melihat Israel sebagai tanah suci, mendapatkan dukungan finansial yang besar untuk kampanye politik mereka. Politisi ini, lanjutnya, sering mendapatkan pertemuan dengan tokoh-tokoh penting seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang disebutnya menggunakan jaringan pendukung yang kuat, bahkan disamakan dengan pengaruh bos mafia besar.

AIPAC, menurut Blumenthal, beroperasi dengan sangat kuat di Washington, dengan sedikit perlawanan, karena adanya prasangka terhadap orang Arab dan Muslim. Selain itu, dana dari industri senjata secara langsung mengalir ke anggota Kongres AS, dan Pentagon rutin memberikan pengarahan untuk mempengaruhi pandangan mereka. Media juga disebutkan berperan besar dalam membentuk opini publik yang mendukung kebijakan ini.

Blumenthal berpendapat bahwa jika Amerika Serikat memberlakukan embargo senjata terhadap Israel, maka gencatan senjata di kawasan tersebut hampir pasti akan terjadi. Namun, ia menganggap bahwa Washington tidak mampu mengendalikan Israel, yang terus menerus melanggar hukum internasional, khususnya terkait dengan pelanggaran kemanusiaan di Gaza.

Ia juga menyoroti bahwa hampir tidak mungkin ada calon presiden independen dari Partai Demokrat yang bebas dari pengaruh Israel. Politisi yang menentang tuntutan Israel atau yang menantang otoritas rezim Zionis sering kali menghadapi ancaman pembunuhan, serupa dengan yang dialami oleh pemimpin-pemimpin di Timur Tengah yang berada di luar pengaruh AIPAC.

Lebih jauh lagi, Blumenthal mengkritik kebijakan luar negeri AS yang telah menyediakan miliaran dolar senjata kepada Israel sejak 7 Oktober 2023, yang ia klaim telah memungkinkan Israel untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional, dan bahkan memperburuk situasi dengan memicu apa yang dapat dianggap sebagai genosida di Gaza. Menurutnya, Amerika Serikat kini menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi di Jalur Gaza, mengingat peranannya dalam penyediaan senjata kepada Israel.

Blumenthal juga merujuk pada laporan dari Washington Post pada 1 November yang menunjukkan bukti konkret bahwa senjata buatan AS digunakan dalam serangan yang menyebabkan kematian warga sipil di Gaza. Salah satu contoh adalah temuan sisa-sisa bom buatan AS di tempat penampungan di Beit Lahiya, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

Ia menambahkan bahwa jurnalis di Washington, khususnya yang meliput sektor pertahanan, sering kali mendapatkan informasi dari Pentagon. Namun, mereka diingatkan bahwa protes terhadap kebijakan ini dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, sebuah kondisi yang mencerminkan kekuatan dan kontrol yang dimiliki oleh kelompok-kelompok pendukung kebijakan luar negeri ini.

Blumenthal juga mengkritik sikap Amerika Serikat di PBB, di mana AS menggunakan kekuasaannya untuk melindungi Israel dari pertanggungjawaban internasional. Dukungan ini turut didukung oleh negara-negara Eropa yang berada di bawah pengaruh AS, yang menghalangi upaya untuk menghentikan kekerasan di Gaza, yang menurut Blumenthal telah mencapai tingkat genosida.