Herman Khaeron: Penolakan PDIP terhadap Kenaikan PPN Hanya Bermotif Politis

CENTRALNESIA – Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menilai bahwa sikap penolakan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen lebih bersifat politis.

PDIP Ikut Mengesahkan UU HPP

Herman mengingatkan bahwa PDIP turut menyetujui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi landasan hukum kenaikan PPN.

“Menurut saya, itu politis saja. Kalau melihat ke belakang, kawan-kawan dari PDIP juga sebetulnya ikut menyetujui,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menegaskan bahwa UU HPP merupakan produk legislasi yang telah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak relevan jika ada pihak yang seolah-olah menolak kebijakan tersebut sekarang.

“Ini adalah undang-undang yang telah diputuskan di gedung DPR, pemerintah bersama DPR,” tegasnya.

Fokus pada Efektivitas Kebijakan

Alih-alih memperdebatkan penolakan atau persetujuan terhadap kebijakan ini, Herman mengajak semua pihak untuk memusatkan perhatian pada upaya mitigasi dampak dan efektivitas pelaksanaan kebijakan kenaikan PPN.

“Yang penting adalah bagaimana memitigasi dan mengefektifkan kenaikan PPN 12 persen terhadap program-program pro rakyat,” katanya.

Menurutnya, pendapatan tambahan dari kenaikan PPN harus digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat serta mendukung program pembangunan yang lebih inklusif.

Kebijakan Fokus pada Barang Mewah

Herman mendukung langkah pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, yang hanya menerapkan kenaikan PPN pada barang-barang mewah. Kebijakan ini dinilai dapat meminimalkan dampak terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pak Prabowo dengan perencanaan hanya memperlakukan kenaikan ini pada kalangan orang yang berkemampuan, sehingga memperkuat pembangunan dan program-program pro rakyat,” ujarnya.

Kesimpulan

Herman Khaeron mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan PPN adalah bagian dari amanat legislasi yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Dia menilai penting untuk memastikan implementasi kebijakan ini mendukung fiskal negara sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat, terutama melalui program-program yang pro rakyat.

Pernyataan ini sekaligus mengkritisi sikap PDIP yang dianggap tidak konsisten dalam menyikapi kebijakan yang sebelumnya mereka dukung.