Kerja Sama Kementerian PANRB dan BPK dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan

CENTRALNESIA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, bersama Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, mengadakan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, di Kantor BPK, Jakarta, pada Kamis (14/11).

Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI untuk meningkatkan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan.

Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Jumat, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa kolaborasi antara Kementerian PANRB dan BPK RI telah berjalan dengan baik, menghasilkan peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang berkontribusi pada penguatan kinerja pemerintah.

“Mesin birokrasi sangat berperan penting dalam pencapaian target pembangunan. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan anggaran, BPK RI memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kelincahan birokrasi,” ungkap Rini.

Rini menjelaskan bahwa kualitas birokrasi sangat menentukan sejauh mana target pembangunan dapat tercapai. Oleh karena itu, desain birokrasi harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Kementerian PANRB saat ini fokus pada reformasi birokrasi yang lebih berdampak melalui RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, serta kolaborasi antar instansi terkait yang lebih menekankan pada integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

“BPK bertanggung jawab untuk memastikan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan memberikan manfaat, sehingga anggaran yang digunakan oleh instansi pemerintah harus berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.

Rini juga mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan BPK RI di lingkungan Kementerian PANRB dengan serius dan efektif.

Hingga saat ini, Kementerian PANRB telah meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 10 kali berturut-turut, yang merupakan pencapaian yang harus terus dipertahankan.

“Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara BPK dan Kementerian PANRB. Semoga kita tidak cepat berpuas diri dengan capaian ini, dan terus melakukan perbaikan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tambah Rini.

Rini menegaskan pentingnya pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara dalam menciptakan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi antara pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara menjadi sangat krusial dalam situasi saat ini.

Sementara itu, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyatakan bahwa BPK RI memegang peran penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK akan tetap mengutamakan prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme.

“Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga hasilnya tidak hanya menilai capaian positif, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang komprehensif dan lintas sektoral untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujar Akhsanul.