Warga sipil Lebanon menderita meski Israel klaim targetkan Hizbullah

CENTRALNESIA – Warga di kota Saida dan Sarafand, Lebanon, membantah klaim dari Israel bahwa serangan udara yang terjadi di wilayah tersebut menargetkan posisi Hizbullah. Sebaliknya, mereka melaporkan bahwa serangan ini menghantam kawasan pemukiman yang didiami warga sipil, menewaskan 15 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam salah satu serangan paling mematikan di Sarafand pada 29 Oktober 2024. Wali Kota Sarafand, Ali Khalife, menyatakan bahwa kawasan tersebut sama sekali tidak digunakan untuk keperluan militer dan bahwa serangan tersebut telah melanggar hukum internasional karena menargetkan warga sipil yang tidak terkait dengan aktivitas militer.

Saksi mata di Saida, termasuk seorang pemilik toko bernama Abdullah, menuturkan bahwa serangan udara tersebut menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil, menghancurkan peralatan dan fasilitas seperti panel surya dan pipa air. Beberapa korban sipil yang tewas juga termasuk anak-anak dan seorang dokter, memperkuat klaim bahwa korban tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok militan seperti yang dituduhkan Israel.

Menurut laporan otoritas kesehatan Lebanon, lebih dari 2.800 warga Lebanon telah tewas dan hampir 12.900 orang terluka sejak eskalasi serangan oleh Israel dimulai pada Oktober 2024. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan Hizbullah, yang dianggap sebagai ancaman lintas perbatasan, tetapi warga sipil lokal dan pejabat Lebanon menuduh Israel melakukan tindakan kekerasan yang justru memperburuk kondisi warga sipil dan memperluas dampak konflik hingga wilayah perumahan.

Kekerasan yang meningkat ini mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, termasuk Wali Kota Sarafand, yang mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya respon dari komunitas internasional terhadap jatuhnya korban sipil. Sementara itu, Hassan, warga Saida, mempertanyakan posisi negara-negara yang mengklaim membela hak asasi manusia dan menuntut penghentian dukungan terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar hak sipil warga Lebanon.