Menlu Israel Menentang Pendirian Negara Palestina, Klaim Itu Tidak Mungkin Terwujud!

CENTRALNESIA – Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengungkapkan penolakannya terhadap gagasan pembentukan negara Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung di Jalur Gaza. Menurut Saar, ide tersebut dianggap tidak praktis dalam kondisi saat ini. Ia berpendapat bahwa jika negara Palestina dibentuk, kemungkinan besar akan berada di bawah pengaruh Hamas, kelompok militan yang menguasai Gaza dan terlibat dalam pertempuran dengan Israel selama lebih dari setahun.

Saar memberikan pernyataan ini sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam pandangannya, hal itu bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu dekat. Proses normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab sendiri merupakan bagian dari Perjanjian Abraham 2020, yang disponsori oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dan bisa dilanjutkan jika Trump kembali menjabat pada Januari mendatang.

Pernyataan Saar muncul di saat para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim berkumpul di Riyadh untuk membahas eskalasi perang di Gaza dan Lebanon. Di Lebanon, Israel juga terlibat dalam pertempuran dengan Hizbullah, kelompok yang memiliki hubungan erat dengan Hamas. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi dan menggalang dukungan internasional terkait pembentukan negara Palestina.

Konflik di Gaza bermula dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Hamas pada Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di Israel dan menyebabkan lebih dari 250 sandera. Sebagai respons, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 43.600 orang di Gaza, mayoritas adalah warga sipil. Ketegangan semakin meningkat setelah Hizbullah melancarkan serangan lintas perbatasan, berkoordinasi dengan Hamas, yang memicu eskalasi lebih lanjut antara Israel dan kelompok militan tersebut.