Krisis di Awal 2025, 3 Perusahaan Rencanakan PHK 4.050 Karyawan

CENTRALNESIA, INDUSTRI NUSANTARA – Berita buruk kembali datang dari sektor industri padat karya Indonesia. Tiga perusahaan diperkirakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut beroperasi dalam industri alas kaki dan tekstil, khususnya benang.

“Pada awal tahun 2025, beberapa perusahaan sudah merencanakan PHK. Lokasi mereka berada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/1/2025).

“Perusahaan di Kabupaten Tangerang yang memproduksi sepatu merek internasional akan memberhentikan 2.400 pekerja,” kata Ristadi.

Sedangkan dua pabrik lainnya, tambah Ristadi, tidak hanya akan melakukan PHK tetapi juga berencana menutup operasional mereka.

“Pabrik di Kabupaten Bandung akan tutup dan PHK sekitar 900 pekerja. Sementara di Subang, 750 pekerja akan diberhentikan karena penutupan pabrik,” jelasnya.

Ristadi juga mengungkapkan bahwa alasan utama PHK ini adalah rendahnya permintaan pasar dan tidak adanya pesanan dari pembeli.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa PHK massal dari perusahaan-perusahaan bisa saja lebih banyak dari yang terungkap ke publik.

“Perusahaan di Kabupaten Tangerang ini bagian dari grup perusahaan lain yang sudah melakukan PHK sebelumnya. Perusahaan ini selalu tertutup soal PHK. Sebelumnya, pekerjanya ada 24 ribu, kini tersisa sekitar 19 ribu, dan mereka akan memberhentikan 2.400 orang,” paparnya.

“Ini hanya yang lapor ke saya. Banyak perusahaan lain yang tidak melaporkan PHK mereka. Saya ingin mengingatkan, meski ada kenaikan upah di 2025, banyak juga yang menghadapi ancaman PHK,” tambahnya.

Sebagai akibatnya, angka PHK yang dilaporkan pemerintah seringkali lebih rendah daripada yang terjadi sebenarnya.

“Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas tenaga kerja daerah cenderung menunggu laporan dari pengusaha soal PHK, bukan aktif mencari informasi,” ujarnya.

“Sering kali, jika PHK tinggi, kepala daerah enggan mengungkapkannya karena takut mendapat kritik, terutama jika mereka ingin mencalonkan diri kembali,” kata Ristadi.

Sebelumnya, Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa sebanyak 90.000 pekerja dari sektor tekstil dan 20.000 pekerja dari sektor pakaian terkena PHK, menjadikan total korban PHK mencapai 110.000 orang.

“Meski ada kenaikan tenaga kerja baru sebanyak 4,8 juta orang secara net, sektor tekstil dan pakaian mengalami pemutusan hubungan kerja yang besar,” ujarnya.