PBB Didesak Mengumumkan Status Darurat Kelaparan di Gaza Utara

CENTRALNESIA – Pada Minggu, 10 November 2024, Euro-Med, sebuah kelompok pengawas HAM yang berbasis di Jenewa, mendesak organisasi internasional dan PBB untuk secara resmi menyatakan darurat kelaparan di Gaza Utara, Palestina. Hal ini dikarenakan Israel telah menutup akses bantuan kemanusiaan selama lebih dari 50 hari. Euro-Med menyebutkan bahwa penggunaan kelaparan sebagai senjata oleh Israel merupakan bagian dari genosida yang sedang berlangsung di Gaza, termasuk pembunuhan massal dan pemindahan paksa warga.

Kelompok ini mengungkapkan bahwa puluhan ribu warga Palestina, termasuk pasien di tiga rumah sakit di Gaza Utara, berada dalam bahaya kelaparan atau dampak kesehatan jangka panjang akibat blokade ilegal yang diberlakukan oleh Israel. Euro-Med menjelaskan bahwa Israel telah berhasil memisahkan Gaza Utara dari wilayah lain di Jalur Gaza dengan menghalangi bantuan sejak 1 Oktober dan meluncurkan serangan besar-besaran di Jabalia dan Beit Lahia beberapa hari kemudian.

Sejak 5 Oktober, pasukan Israel telah menghancurkan ratusan rumah dan tempat penampungan, menewaskan sekitar 1.900 warga Palestina, melukai lebih dari 4.000 orang lainnya, serta memaksa puluhan ribu orang untuk mengungsi. Sementara itu, warga yang bertahan di rumah dan tempat penampungan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak memiliki akses terhadap makanan, air, dan obat-obatan, serta menjadi sasaran serangan drone jika mencoba keluar untuk mencari kebutuhan tersebut.

Euro-Med juga menyatakan bahwa warga Palestina di Gaza Utara belum sepenuhnya pulih dari kelaparan yang terjadi pada akhir 2023 dan masih menghadapi kesulitan yang parah. Pengungsi dari Gaza Utara yang berada di Kota Gaza kesulitan untuk membeli kebutuhan dasar karena harga yang melonjak tinggi, keterbatasan stok barang, serta minimnya bantuan akibat blokade Israel.

Kondisi serupa juga terjadi di Gaza Selatan, khususnya di Wadi, di mana Israel terus membatasi masuknya truk bantuan. Euro-Med menambahkan bahwa seluruh penduduk Jalur Gaza saat ini sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan dari luar negeri karena tidak ada pekerjaan, masalah likuiditas, dan runtuhnya kapasitas produksi lokal.