Para Penasihat Presiden Korea Selatan Ajukan Pengunduran Diri Secara Massal

CENTRALNESIA – Sekelompok penasihat utama Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, secara kolektif mengajukan pengunduran diri pada Rabu (1/1/2025).

Menurut laporan Reuters, mereka yang mengundurkan diri termasuk kepala staf presiden, kepala kebijakan, penasihat keamanan nasional, serta penasihat khusus untuk urusan luar negeri dan keamanan. Selain itu, semua sekretaris senior lainnya juga turut menyerahkan pengunduran diri mereka. Hal ini dikonfirmasi melalui pernyataan resmi dari kantor pemerintahan Yoon, meskipun tanpa detail lebih lanjut.

Pengunduran diri tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya setelah Yoon gagal mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024. Namun, seorang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa pengajuan pengunduran diri tersebut belum disetujui.

Sejak Choi Sang-mok menjabat sebagai presiden sementara, para sekretaris senior masih memberikan dukungan administratif jika diperlukan. Meskipun mereka tidak terlibat dalam operasi harian pemerintahan, mereka tetap diminta melapor dan hadir dalam rapat tertentu.

Tindakan para penasihat ini terjadi sehari setelah Choi secara mengejutkan menyetujui pengangkatan dua hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini tengah menangani proses persidangan pemakzulan Yoon. Dengan pengangkatan tersebut, jumlah hakim kini menjadi delapan dari sembilan anggota yang dibutuhkan. Keputusan dalam kasus Yoon memerlukan persetujuan setidaknya enam hakim.

Langkah Choi menuai kritik dari Partai Kekuatan Rakyat, yang menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan “dogmatis” tanpa konsultasi yang memadai.

Choi, sebelumnya menjabat Menteri Keuangan, diangkat menjadi presiden sementara pada Jumat lalu setelah Perdana Menteri Han Duck-soo juga dimakzulkan. Han sendiri telah menjabat sebagai penjabat presiden sejak 14 Desember ketika Yoon diskors.

Saat ini, Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan, dan pada Selasa, pengadilan distrik Seoul menyetujui penangkapannya—menjadikannya presiden pertama Korea Selatan yang menghadapi penangkapan saat masih menjabat.