Alasan Elon Musk Menjadi Pemangkas Anggaran dan Regulasi di Pemerintahan Trump

CENTRALNESIA – Departemen Efisiensi Pemerintah, yang baru saja diumumkan oleh mantan Presiden Donald Trump dengan Elon Musk sebagai salah satu tokoh utamanya, adalah sebuah badan tidak resmi yang bertujuan untuk memangkas anggaran dan regulasi pemerintah AS. Musk, pemilik perusahaan teknologi terkemuka seperti Tesla dan SpaceX, akan bekerja bersama pengusaha dan mantan kandidat presiden, Vivek Ramaswamy. Kedua tokoh ini diberi tenggat waktu hingga 2026 untuk mencapai tujuan efisiensi yang diinginkan.

Departemen ini disebut-sebut akan memprioritaskan transparansi publik, dengan semua aktivitasnya diumumkan secara daring. Musk juga berencana untuk mengurangi birokrasi secara signifikan, bahkan sampai pada pemangkasan jumlah pegawai negeri, mirip dengan langkah-langkah efisiensi yang telah ia terapkan di perusahaannya sendiri. Dalam manajemen perusahaan sebelumnya, Musk dikenal sebagai sosok yang melakukan perubahan drastis, seperti pengurangan staf besar-besaran dan perubahan operasional yang cepat, sehingga langkah serupa bisa diantisipasi dalam konteks pemerintahan.

Namun, keberadaan departemen ini tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa ahli memperingatkan bahwa deregulasi yang terlalu cepat atau drastis bisa berdampak buruk, terutama jika dilaksanakan tanpa persetujuan legislatif di Kongres AS. Selain itu, ada yang menilai bahwa Musk mungkin memiliki konflik kepentingan, mengingat hubungan bisnisnya yang erat dengan pemerintah AS, terutama melalui kontrak-kontrak SpaceX dan regulasi terhadap Tesla.

Di balik tujuan efisiensi ini, pengangkatan Musk dalam peran ini juga menunjukkan kedekatannya dengan Trump. Keterlibatannya dalam pembicaraan kebijakan dan dukungan finansial terhadap Trump memperlihatkan loyalitas yang bisa memberinya pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan Trump berikutnya.